Darurat Nyata di Sumatera! Ketua Umum MUI Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional

MUISUMBAR.or.id, JAKARTA -- Pasca diterjang banjir bandang yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah, pulau Sumatera tengah menghadapi situasi darurat yang kian mendesak. Tingkat kerusakan infrastruktur yang parah, jumlah korban yang terus bertambah, serta terbatasnya kemampuan daerah telah memicu seruan dari berbagai pihak untuk segera menaikkan status penanganan bencana.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, secara resmi mendesak pemerintah agar segera menetapkan musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional. Seruan ini disampaikan bukan tanpa alasan yang kuat.

“Kerusakannya sangat masif. Infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, rumah warga, sekolah, hingga tempat ibadah hancur. Yang lebih memprihatinkan, masih banyak korban yang belum terjangkau bantuan sama sekali. Di sisi lain, kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas untuk menangani skala bencana sebesar ini,” tegas Kiai Anwar dalam pernyataannya, Sabtu (29/11/2025).

Ia menegaskan, penetapan status Bencana Nasional dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, terintegrasi, dan dengan sumber daya yang memadai. Faktanya di lapangan, akses ke beberapa daerah terparah masih sangat sulit. Tingkat kerusakan jalur transportasi yang ekstrem memaksa evakuasi dan distribusi logistik hanya mengandalkan jalur udara.

Kiai Anwar yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri, mengakui bahwa keputusan tersebut memerlukan kajian mendalam. Namun, ia meyakini lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat memberikan masukan yang komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Masukan dari pemerintah daerah dan laporan objektif dari lapangan sangat krusial agar Presiden tidak salah mengambil keputusan. Laporan dari kawan-kawan MUI di Sumatera sendiri membenarkan bahwa situasi di sana benar-benar dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Situasi darurat itu diperburuk dengan kondisi komunikasi yang lumpuh di banyak titik bencana. Relawan dan aparat kesulitan melakukan identifikasi dan koordinasi karena jaringan telepon seluler tak berfungsi. “Sinyal HP saja tidak ada, ini semakin mempersulit. Belum lagi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mulai melambungnya harga kebutuhan pokok,” tambah Kiai Anwar, menggambarkan kesulitan berlapis yang dihadapi korban.

Dalam kesempatan tersebut, Ketum MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta meringankan beban saudara-saudara di Sumatera. Namun, ia mengingatkan pentingnya koordinasi. “Bantuan harus dikoordinasikan dengan petugas di lapangan agar tidak menumpuk di satu titik dan dapat merata, terutama untuk korban di daerah terisolasi yang akses jalannya terputus,” pungkasnya.

Desakan ini menegaskan bahwa dibalik gencarnya liputan, masih ada realitas pilu di balik reruntuhan di Sumatera: korban yang menanti pertolongan, jalan yang hilang, dan komunikasi yang terputus, yang kesemuanya memerlukan respons tingkat nasional yang lebih cepat dan lebih kuat.